This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Senin, 19 Oktober 2015
Minggu, 18 Oktober 2015
Tanya Jawab
23.16
No comments
Halaman ini khusus dibuat untuk tanya jawab dalam ruang lingkup Inspektorat Kab. HST.
Untuk mengajukan pertanyaan, silahkan isi pada kolom komentar, pertanyaan yang masuk akan kami jawab dengan sebaik mungkin. Terimakasih.
Struktur Organisasi
22.39
No comments
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, susunan
organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- Inspektur
- Sekretariat terdiri dari :
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan
- Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- Inspektur Pembantu Bidang Keuangan
- Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan
- Inspektur Pembantu Bidang Aparatur
- Inspektur Pembantu Bidang Kinerja
- Kelompok Jabatan Fungsional
Latar Belakang
22.38
No comments
Dengan diberlakukannya secara efektif Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah terjadi
perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan tersebut
diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Konsekuensi adanya perubahan paradigma pemerintah tersebut ternyata menimbulkan berbagai masalah yang harus diterima oleh Daerah diantaranya masalah kelembagaan; penempatan dan kebutuhan personil; kebutuhan anggaran; masalah kepastian hukum; masalah pembagian kewenangan; pengelolaan aset; masalah perencanaan dan pengawasan.
Semangat reformasi telah mewarnai perubahan paradigma dan tuntutan aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Kinerja instansi banyak menjadi sorotan pada akhir-akhir ini terutama sejak timbulnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Pengawasan yang dijalankan secara optimal dapat mencegah atau memperbaiki adanya kesalahan; penyimpangan; ketidak sesuaian; penyelewengan dan lainnya, yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana tujuan pengawasan untuk memperbaiki dan mencegah jangan sampai terulang lagi dimasa datang. Pengawasan secara kontinyu dapat diharapkan membantu merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik; antara lain transparasi, partisipasi dan akuntabilitas serta bebas KKN. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menjadi semakin komplek. Demikian pula dengan semakin kompleknya kegiatan tersebut dituntut adanya pengawasan yang terarah dan terencana dengan baik. Maka Diharapkan adanya korelasi yang positif antara volume kegiatan dengan frekwensi kegiatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional yang dituntut lebih profesional, efektif dan efesien, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dalam mewujutkan Good Governance.
Konsekuensi adanya perubahan paradigma pemerintah tersebut ternyata menimbulkan berbagai masalah yang harus diterima oleh Daerah diantaranya masalah kelembagaan; penempatan dan kebutuhan personil; kebutuhan anggaran; masalah kepastian hukum; masalah pembagian kewenangan; pengelolaan aset; masalah perencanaan dan pengawasan.
Semangat reformasi telah mewarnai perubahan paradigma dan tuntutan aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Kinerja instansi banyak menjadi sorotan pada akhir-akhir ini terutama sejak timbulnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Pengawasan yang dijalankan secara optimal dapat mencegah atau memperbaiki adanya kesalahan; penyimpangan; ketidak sesuaian; penyelewengan dan lainnya, yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana tujuan pengawasan untuk memperbaiki dan mencegah jangan sampai terulang lagi dimasa datang. Pengawasan secara kontinyu dapat diharapkan membantu merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik; antara lain transparasi, partisipasi dan akuntabilitas serta bebas KKN. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menjadi semakin komplek. Demikian pula dengan semakin kompleknya kegiatan tersebut dituntut adanya pengawasan yang terarah dan terencana dengan baik. Maka Diharapkan adanya korelasi yang positif antara volume kegiatan dengan frekwensi kegiatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional yang dituntut lebih profesional, efektif dan efesien, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dalam mewujutkan Good Governance.
Visi dan Misi
22.36
No comments
V I S I
M I S I
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman menetapkan misi sebagai berikut :
Visi Inspektorat Kabupaten Hulu sungai Tengah adalah “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional”
Penjelasan dari Visi adalah :
- Kepemerintahan yang baik : Penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai karakteristik partispasif, penegakan hukum, keadilan, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus bersama, efektif dan efisien, akuntabel dan visi yang strategis.
- Pengawasan yang profesional : usaha-usaha untuk mengarahkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan-peraturan dengan cara/jalan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian, dilakukan oleh orang yang kompeten di bidang pengawasan sesuai dengan norma dan asas pengawasan.
M I S I
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman menetapkan misi sebagai berikut :
- Melaksanakan pengawasan dan pendampingan yang efektif dan efisien.
- Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa meningkatkan pengendalian internalnya.
Langganan:
Postingan (Atom)